Perjuangan Masa Kini
March 23rd, 2008 by poetra(diposting juga di www.ipoet.net)
Pada awalnya saya ingin membahas masalah politik dan negara dalam
kerangka yang lebih serius dan terstruktur, akan tetapi urung saya
lakukan karena saya merasa ada pihak/perorangan yang lebih berkompeten
membahasnya secara sedemikian rapi, dan saya juga tidak memiliki cukup
waktu untuk riset mendalam. Hehe.
Akan tetapi, sebagai warga negara yang merasakan kegelisahan melihat
semakin parahnya kondisi negara kita tercinta saat ini, muncul
keinginan untuk membahas masalah ini. Kita memang berada di dalam
krisis multi-dimensional, tetapi kita juga pasti bisa mengurai
masalah-masalah yang ada secara pelan-pelan. Bobroknya moral
pejabat-pejabat kita, tidak lantas kemudian kita akan berpangku-tangan
saja, bukan?
Masalah yang sangat mengganggu di kepala saya adalah, bahwa tingkat
pengangguran kita sedemikian tingginya. Ini tentu saja bukan hal yang
baik, karena tingkat pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan,
dan kemiskinan mau tak mau berhubungan dekat dengan aspek
bermasyarakat. Kriminalitas adalah salah satunya. Sehingga, sedemikian
pentingnya masalah ini untuk kita perhatikan. Semakin banyaknya
pengangguran di negara ini akan berakibat semakin banyak perut-perut
lapar, dan dalam keadaan lapar orang tidak bisa berpikir jernih.
Begitulah kurang lebih yang saya tangkap dari cara berpikir para
petinggi kita. Rakyat harus diberi pekerjaan, agar mereka tidak
kelaparan. Dan cara yang paling gampang untuk menanggulanginya adalah,
mengundang sebanyak-banyaknya investor asing untuk menanamkan uangnya
di Indonesia. Benar begitu?
TIDAK.
Semakin banyak investor yang masuk dan menanamkan uangnya, berarti semakin banyak juga MNC
–yang notabene pastilah kapitalis– ada di negara ini. Tanpa harus
menjadi pakar ekonomi pun saya tahu, bahwa ada kompromi-kompromi
tertentu yang dilakukan. Termasuk dulu ketika salah seorang petinggi
kita yang juga pengusaha di negara ini, begitu mendukung untuk merevisi
Undang-undang tenaga kerja (entah terealisasi atau tidak, saya tidak
terlalu mengikuti perkembangannya).
Apakah mereka diatas sana sudah kehilangan hati? Sedemikian
pentingnya kah investor asing sehingga harus mengorbankan rakyat kita
sendiri? Bekerja menjadi buruh saja sudah cukup sulit, apakah masih
perlu ditambah lagi dengan kenyataan mereka tidak akan mendapatkan
jaminan kesehatan, uang pensiun, dan tidak bisa menghilangkan perasaan
takut kehilangan lapangan pekerjaan? Bekerja kontrak selama lima tahun,
kemudian dapat diperpanjang lagi sekeinginan petinggi perusahaan? Kalau
dipecat dengan alasan perekonomian sulit, habislah sudah.
Sebegitu tidak punya nuraninya kah para pejabat di negara ini? Hanya untuk mempertebal kantong sendiri, dan atas nama track record politik?
Menurut hemat saya, cara untuk menyelamatkan perekonomian negara ini
tanpa harus berbicara masalah neraca dan omong kosong ekonomi makro
adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat kepada negara. Mau
suku bunga kita mencapai angka terbaik sepanjang masa, tetap tidak akan
memiliki pengaruh besar kepada rakyat kecil. Menolong bagi perusahaan
besar sih iya. Yang kaya makin kaya, yang susah makin tercekik.
Lalu caranya bagaimana? Alokasikan saja dana dengan benar untuk membenahi sektor UKM. Awasi dana kreditnya dengan baik. Tanamkan kesadaran enterpreneurship
kepada rakyat, biayai, dan bantu mengembangkan usahanya. Dengan begitu,
angka pengangguran bisa berkurang, dan roda ekonomi masyarakat kecil
juga bisa berjalan dengan lancar. Jangan belum apa-apa, mau membuka
usaha sudah ditanyai segala macam tetek-bengek masalah SIUP, TDP, NPWP,
neraca perusahaan, dan lain-lain.
Saya sadar betul, bahwa sebagai negara demokrasi pajak adalah salah
satu sumber penghasilan negara. Tapi juga bukan rahasia lagi, kalau di
dirjen pajak sering ada istilah “alokasi akhir tahun”. Artinya apa?
Bahwa target yang diberikan pemerintah kepada ditjen pajak sering
melampaui target, dan uangnya harus “dialokasikan” untuk menghindari
surplus yang berlebihan. Karena surplus yang berlebihan akan berakibat
kepada naiknya target tahun berikutnya, dan itu tidak baik untuk
kinerja dirjen pajak. Tolong koreksi dengan bukti yang kongkrit kalau
saya salah.
Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah kita
lebih memilih investor asing sebagai pemecahan masalah dibanding
banting tulang memperbaiki sektor mikro? Analisa asal-asalan saya
sampai pada salah satu kesimpulan yang masuk akal, bahwa ini adalah
masalah grafik, masalah jangka pendek dan jangka panjang.
Jika ada banyak perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja, maka angka pengangguran akan turun dengan drastis, dan BPS bisa dengan tersenyum menyampaikan data bahwa angka kemiskinan menurun. Dengan begitu, track record
pemerintah bisa bersih, dan mereka bisa berkoar-koar kampanye dengan
omong kosong pada jaman mereka menjabat angka pengangguran menurun.
Sebaliknya kalau perbaikan ekonomi dicapai dengan memperkuat segmen
mikro, tentunya akan memakan waktu yang tidak sebentar, dan ketika
rakyat Indonesia sudah bisa mandiri dengan usaha kecilnya, mereka sudah
tidak menjabat.
Sekali lagi, mohon dikoreksi kalau logika dan analisa saya salah,
tapi akan lebih baik jika dikoreksi dengan asas kenyataan, dan bukan
teori ekonomi
Salah satu yang perlu diperbaiki juga adalah, bahwa kita tidak dibesarkan dalam iklim enterpreneurship
yang cukup. Sedari kecil kita dididik dengan pemikiran bahwa masa depan
yang terjamin adalah dengan bekerja di tempat yang kecil kemungkinannya
bangkrut. Dengan demikian, pekerjaan sebagai PNS dan pegawai BUMN adalah pekerjaan yang diincar hampir semua sarjana yang baru lulus dari kampus.
Kemandirian yang sama juga kurang bisa diapresiasikan dengan baik
oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling menonjol menurut saya
adalah, anggaran belanja untuk LIPI (yang notabene isinya para peneliti
yang diharapkan menghasilkan penemuan yang berguna untuk bangsa) tidak
sampai angka satu trilun rupiah, berbeda jauh dengan anggaran ditjen
pajak yang sebesar Rp. 4,73 trilyun untuk tahun 2008.
Kita juga melegalkan tindakan korupsi di kalangan kita sendiri.
Menyogok sekian puluh juta untuk bisa menjadi pegawai negeri (walaupun
tidak semuanya demikian) menjadi hal yang lumrah. Begitu juga untuk
menjadi aparat negara. Dengan demikian juga, begitu yang bersangkutan
berhasil diterima menjadi pegawai negeri ataupun aparat negara, akan
ada pembenaran dari mencari “sampingan”, karena toh mereka tidak
mengeluarkan uang yang sedikit. Entah berapa hektar sawah dan sapi yang
tidak bersalah menjadi korban dalam proses ini.
Negara ini ada di tengah krisis multi-dimensional, akan tetapi
kemajuan membutuhkan pengorbanan. Sudah saatnya kita memperjuangkan
revolusi sosial, hingga suatu saat nanti anak cucu kita masih bisa
bangga mengaku sebagai bangsa Indonesia, yang masih memiliki kekayaan
alam yang melimpah ruah, dan disaat yang bersamaan juga bangga kepada
kita kakek-neneknya yang tidak menggadaikan warisan ibu pertiwi kepada
para kapitalis hanya demi lapangan kerja.
Apakah kita ingin terbangun di suatu hari nanti, dimana hutan kita
sudah gundul karena pembalakan liar yang tak kunjung bisa
ditanggulangi? Dimana kita tidak lagi memiliki cadangan minyak karena
sudah disedot habis oleh oil company yang semakin banyak?
Dimana kita hanya bisa bercerita bahwa dulu Tembagapura adalah bagian
dari negara kita yang kemudian meminta merdeka karena rakyatnya
ditembaki ketika mendulang emas di sungai limbah buangan freeport dan
ditembaki aparat?
Sekarang saatnya kita memilih, kemana masa depan kita akan dibawa.
Menjadi warga negara yang memiliki nasionalisme tidak diwujudkan dengan
wajib militer yang tidak jelas manfaatnya, tetapi berkorban dengan
mengikat perut dan bekerja sekuat tenaga dengan halal untuk memakmurkan
diri sendiri dan bukannya kapitalis yang mempekerjakan kita. Sudah
saatnya kita berjuang untuk membuka lapangan kerja, dan bukannya
mengharapkan lapangan kerja.
Saya adalah pemimpi yang skeptis untuk masalah ini. Tapi
bagaimanapun ini adalah mimpi saya, dan tentunya tidak akan terdengar
realistis jika saya ungkapkan ketika saya sedang berkampanye sebagai
calon presiden. Wahai kaum muda Indonesia, sudah siapkah kita ditulis
sejarah sebagai pejuang-pejuang era modern?